RUU Cipta Kerja Disetujui Malam-Malam

RUU Cipta Kerja Disetujui Malam-Malam

Solopos.com JAKARTA – Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menyepakati RUU Cipta Kerja (RUU) disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna. Fakta tersebut dibenarkan oleh Ketua DPR Baleg Supratman Andi Augas, Sabtu (3/10/2020) malam.

“RUU Cipta Kerja sudah disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya,” kata Ketua DPR Baleg Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama dengan pemerintah di Jakarta, Sabtu malam namun dimuat oleh News Agen. Antara, Minggu (4/10/2020) dini hari.

Dalam rapat tersebut disepakati tujuh fraksi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Park Kyung Block B mengaku pernah di-bully dan di-bully di sekolah

Sementara itu, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini, yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. "Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi masih terbuka sampai rapat paripurna," kata Supratman.

Menanggapi disetujuinya RUU ini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selaku perwakilan pemerintah menyampaikan apresiasi atas selesainya pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Baleg. “Pemerintah mengapresiasi semua keterbukaan dalam proses pembahasan dan mendapat respon dari masyarakat dengan pekerjaan yang tidak mengingat waktu,” ujarnya.

Ia memastikan RUU ini akan mendorong efisiensi dan debirokratisasi karena memudahkan dan mempercepat proses perizinan usaha, khususnya bagi UMKM dan koperasi. “UMKM mendapat fasilitas, termasuk swasta publik, dengan registrasi yang cukup dan biaya yang murah. Koperasi juga dipermudah, sertifikasi halal dipermudah melalui perguruan tinggi dan ormas Islam dengan fatwa MUI,” ujarnya.

Kolaborasi Cardi B pada Album Baru Blackpink Mengejutkan Penggemar

Selain itu, RUU Kreasi Kerja dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggarap lahan di kawasan hutan, memudahkan perizinan bagi nelayan, menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan land bank untuk reforma agraria.

Baca:  UU Cipta Kerja Ompong? Ini Kata Menaker Ida Fauziyah!

Adapun bagi pekerja, peraturan ini juga memberikan berbagai kepastian, antara lain jaminan kehilangan pekerjaan, persyaratan tegas pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan penguatan hak-hak pekerja perempuan, seperti cuti haid dan cuti melahirkan yang sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. .

Klaim Airlangga Hartarto

Airlangga memastikan RUU Cipta Kerja juga memberikan peran yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memberikan proses perizinan yang disesuaikan dengan NPSK dari pemerintah pusat serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan kebijakan satu peta. "RUU ini juga memberikan perizinan berbasis risiko untuk memperkuat daya saing dan produktivitas di bidang usaha terkait serta memberikan sanksi administratif dan pidana yang jelas terkait lingkungan dan jika terjadi kecelakaan kerja," ujarnya.

Sumber Daya Smart City Belum Efektif Atasi Corona, Inilah Mengapa …

Sebelumnya, RUU Cipta Kerja yang juga sering disebut Omnibus Law diusulkan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan investasi yang selama ini menghambat kinerja perekonomian nasional.

Untuk itu, pembahasan RUU yang diajukan ke DPR sejak 7 Februari 2020 dilakukan secara serius dengan melibatkan 10 menteri terkait, pengusaha, dan serikat pekerja. Tercatat pula rapat pembahasan meliputi 63 rapat kerja dan rapat komite kerja.

Namun, RUU ini mendapat tentangan dari masyarakat dan pekerja, karena dinilai hanya menguntungkan pengusaha, dapat menggusur masyarakat adat dan berpotensi mengganggu lingkungan dan kelestarian alam.

KLIK dan SUKA untuk berita Solopo lainnya

Postingan RUU Penciptaan Pekerjaan yang Disetujui pada Malam Hari muncul pertama kali di Solopos.com.