Jawa-Bali Berlakukan PPKM Minggu Depan, Apa Bedanya dengan PSBB?

sumber: mediaindonesia.com

Sebelumnya Mampaps telah mengadopsi PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Berbeda dengan PSBB, pemerintah memutuskan pada 11-25 Januari 2021 PPKM akan dilaksanakan di Jawa dan Bali. PPKM sendiri merupakan singkatan dari Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Langkah tersebut diambil pemerintah karena tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Jawa dan Bali pada libur akhir 2020 kemarin.

PPKM Jawa ke Bali

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, daerah yang menolak PPKM harus segera menaati.

“Bagi pihak yang menolak kebijakan pemerintah pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah, harus segera mengindahkan instruksi pemerintah, karena instruksi tersebut bersifat wajib,” kata Wiku.

Baca juga: Gencarnya Mutasi Covid-19, 3M Tak Cukup!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Panitia Penanganan Covid-19 Airlangga Hartato juga membahas PPKM dalam diskusi BNPM, Kamis (7/1). Airlangga mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait aturan yang akan diterapkan di sejumlah daerah.

“Pertama, kami tegaskan, ini bukan larangan aktivitas masyarakat, jadi jangan panik. Instruksi Mendagri sudah keluar dan gubernur akan mengeluarkan surat edaran yang ada di Bali, dan direncanakan di DKI”. Ada beberapa kegiatan yang masih bisa dilaksanakan di tengah-tengah PPKM misalnya di bidang pangan, perhotelan dan energi, artinya langkah ini tentunya tidak akan mengganggu kegiatan di sektor esensial.

sumber: cnn indonesia

Latar belakang ditetapkannya kebijakan PPKM

Sebagaimana disebutkan di atas, PPKM ditetapkan karena tingginya peningkatan kasus Covid-19 aktif sejak libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Kenapa tanggal 11-25 karena kita baru libur natal dan tahun baru. Berdasarkan pengalaman data yang ada, setelah libur besar terjadi kenaikan 25-30% yang kalau dihitung turun pada pertengahan Januari, ”kata Airlangga dalam jumpa pers.

Selain itu, alasan dibalik peraturan ini adalah rencana vaksinasi yang akan segera dilakukan. Terinspirasi dari Inggris yang menerapkan lockdown sebelum vaksinasi.

“Ditambah minggu depan vaksinasi akan dimulai. Karena seperti di Inggris, sebelum vaksinasi di Inggris dilakukan lockdown di kota,” imbuh Airlangga.

Baca juga: Alat Uji Covid GeNose UGM Sudah Dapat Izin Distribusi!

Tiga & # 39; Bukan & # 39; di PPKM

Airlangga menegaskan, ada tiga 'tidak'. dalam PPKM yang diharapkan dapat mendeskripsikan sistem pelaksanaan PPKM di masa mendatang, yaitu:

1. Bukan Lockdown

Meski terinspirasi dari Inddris, PPKM tidak sama dengan lockdown.

2. Bukan larangan

Adapun kepanjangannya, PPKM adalah "batasan", bukan larangan. “Kami hanya pembatasan, bukan larangan, tentunya hal ini telah dipertimbangkan dan didiskusikan secara mendalam berdasarkan data yang ada dan mengantisipasi lonjakan kasus akibat hari raya dan dengan memperhatikan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” kata Airlangga.

3. Bukan PSBB

Perbedaan mendasar adalah bahwa PPKM merupakan batasan mikro, tidak seperti PSBB

Baca:  PTM di Wonogiri Bisa Dijalankan Tahun Depan, Asalkan...

Penerbitan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi terkait PPKM pada 7 Januari 2021. Instruksi tersebut dituangkan ke dalam Inmengadri No. 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Batasan Kegiatan Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19).

Beberapa bidang yang tercakup dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 adalah:

  1. Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya
  2. Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
  3. Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya, Surakarta
  4. DIY: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo
  5. Jawa Timur: Surabaya Raya, Malang Raya
  6. Bali: Kota Denpasar

Indikator PPKM

Ada beberapa indikator daerah yang wajib dilaksanakan PPKM di Jawa dan Bali, yaitu:

  1. Angka kematian di atas rata-rata nasional (3 persen).
  2. Pemulihan berada di bawah angka kesembuhan rata-rata nasional (82 persen).
  3. Kasus aktif berada di atas angka rata-rata kasus aktif nasional (14 persen).
  4. Tingkat hunian tempat tidur untuk ICU (Intensive Care Unit) dan ruang isolasi sudah melebihi 70 persen.

Baca Juga: Usai Bahagia Hipoksia, Ini Dia Delirium, Gejala Baru Covid-19!

Perbedaan antara PSBB dan PPKM

sumber: detik.com
  • Dalam skala mikro, penerapannya sesuai dengan wilayah masing-masing
  • Mekanismenya berbeda, jika PSBB meminta pengajuan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, PPKM itu kebijakan Pemerintah Pusat.

Apa Kebijakan Kegiatan yang berlaku untuk PPKM?

  1. Membatasi tempat kerja hingga 75 persen dari WFH, dengan syarat mereka mematuhi protokol kesehatan yang ketat.
  2. Kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap harus dilakukan secara online.
  3. Sektor esensial yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat masih beroperasi 100 persen. Namun, dengan menetapkan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan yang ketat.
  4. Pembatasan pusat perbelanjaan yang hanya buka sampai pukul 19.00. Untuk makan dan minum di tempat (dine in) maksimal 25 persen dari total kapasitas resto. Pemesanan makanan melalui take away atau delivery masih diperbolehkan.
  5. Tetap mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan syarat protokol kesehatan yang benar dan ketat diterapkan.
  6. Tempat ibadah diperbolehkan tetap buka dengan kapasitas maksimal 50 persen dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
  7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya telah dihentikan sementara.
  8. Kapasitas angkutan umum dan jam operasional juga akan diatur.

Jadi Bu, begitulah informasi tentang PPKM yang akan segera dilaksanakan di Jawa Bali. Semoga semuanya berjalan dengan tujuan kebijakan ini, Bu. Tetap aman dan sehat, Mampaps!

Pasca Jawa-Bali Menerapkan PPKM Minggu Depan, Apa Beda dengan PSBB? muncul pertama kali di Mamapapa.id.